Jakarta.Spektrum-nasional.com || Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt. Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga beras yang terus melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Dalam pernyataan tertulisnya, Tomsi menekankan pentingnya peran Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyiapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah harga beras terus merangkak naik.

Menurut Tomsi, harga beras di tingkat penggilingan saat ini berada di angka Rp12.816 per kilogram, sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp13.572 per kilogram. Angka ini sudah mendekati atau bahkan melebihi HET yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tingkat pengecer, harga beras mencapai Rp14.677 per kilogram, yang jauh di atas HET.

"Saya sangat pesimis harga ini bisa turun kalau tidak kita persiapkan dengan baik. Artinya, harus bisa dihitung dengan baik oleh Bulog sebagai penyangga [kebutuhan pangan nasional], karena beras ini kebutuhan pokok kita," ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (26/08/24).

Ia menambahkan, mendekati akhir tahun situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika tidak ada langkah pengendalian yang tepat. 

"Grafiknya (harga beras) sudah mulai flat, namun demikian tetap di harga eceran di atas HET," tambahnya.

Tomsi berharap, Bulog dan seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan harga beras tidak terus naik terutama menjelang akhir tahun, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat. 

"Karena kita semua mengonsumsi beras, jadi beras ini merupakan makanan pokok, perlu ada langkah-langkah selain untuk mengantisipasi, tentunya ada patokan HET ini kita upayakan bersama," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber diantaranya; Moga Simatupang selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pudji Ismartini selaku Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, serta Andriko Noto Susanto selaku Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional.

Adapun beberapa narasumber yang hadir secara virtual, antara lain; Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Direktur Perbenihan Holtikultura Kementerian Pertanian, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kejaksaan Agung, TNI, serta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara, Kepala Daerah, Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pun turut menghadiri rakor tersebut secara virtual. (**)

Sumber : Forkopimda