Soe. Spektrum-nasional.com || Belasan orang Dokter yang tercatat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap manejemen rumah sakit yang belum membayar/menunggak insentif mereka selama 5 bulan terakhir, kecuali Dokter Kontrak. Aksi mogok tersebut dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pihak manejemen rumah sakit.

Seperti disaksikan tim media ini, para Dokter Umum dan Dokter Medis enggan melayani pasien di poli-poli pelayanan di RSUD Soe. Beberapa pasien di poli-poli terlihat tak dilayani Dokter. 

Namun para Dokter yang melakukan aksi Demo tersebut tetap melayani pasien Gawat Darurat. Aksi itu akan dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pihak Manejemen RSUD Soe. 

Kordinator aksi Dr. Yupiter Liufeto yang ditemui tim media ini di RSUD Soe mengatakan, mogok kerja tersebut dilakukan untuk menuntut hak insentif mereka.

"Kami mogok kerena insentif belum dibayar sejak April hingga Agustus. Karena insentif belum di bayar sejak dari bulan april hingga Agustus," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS untuk meminta agar Pemda segera membayar insentif mereka.

"Sekda berjanji akan membayarnya dalam bentuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sesuai aturan dan disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Menurutnya, ada perlakuan yang berbeda dari Pengkap TTS terhadap Dokter ASN dan Dokter Kontrak.

"Yang jadi persoalan. Kami sebagai Dokter PNS dibedakan dengan teman Dokter yang Kontrak. Kalau Dokter Kontrak mereka dari aturan pemerintah Nomor 12 pasal 38 sumber dananya selalu lancar. Sedangkan kami yang di biayai sesuai pasal 59 PP, kenapa tidak lancar. Pertanyaannya apa bedanya kami. Kenapa harus di beda- bedakan," kritik Dr. Yupiter

Sebelumnya, lanjut Dr. Yupiter, pihaknya telah bersurat ke Bupati TTS dan ditembuskan ke Sekda, Dinas Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pendapatan pada tanggal 04 September 2023. 

"Dan keesokan harinya kami menghadap lagi Bupati dan pernyataan Bupati bahwa Dana PAD kita masih seret. Jadi kami menganggap pemerintah tidak mampu membayar," ungkapnya.

Menurut, Dr. Yupiter Ada 4 poin tuntutan dalam aksi mogok kerja mereka disampaikan pihaknya yakni:

1. Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) TTS segera membayar insentif secepatnya.

2. Jika tidak dibayar maka kita akan tutup pelayanan kecuali emergency.

 3. Meminta pemerintah untuk merubah regulasi aturan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019. 

4. Pemerintah harus memberikan jaminan agar tunggakan insentif tersebut tidak terulang lagi. (Foto: Ilustrasi)