Kota Kupang. Spektrum-nasional.com || Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) gelar Upacara Bendara di halaman Kantor BPKP perwakilan Provinsi NTT diikuti oleh seluruh Pegawai dan Dharma Wanita, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) BPKP yang ke - 40. Selasa, (30/05/2023)

"Untuk saat ini BPKP bisa dikatakan sudah berumur dewasa. Untuk itu saat ini, terus menjaga hubungan pada stakeholder yang ada di seluruh indonesia. Pertama kami BPKP perwakilan NTT akan tetap menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di provinsi NTT," Hal tersebut diungkapkan Sofyan Antonius mewakili Kepala Kantor Perwakilan BPKP NTT.

Lanjut, Antonius, menjelaskan mengenai hasil yang dicapai oleh BPKP di tahun 2022 dan kontribusi pada keuangan negara mencapai angka yang cukup besar yaitu 117, 83 Triliun. Dan khusus untuk tahun 2023 triwulan pertama, total penghematan, penyelamatan dan potensi peningkatan keuangan negara dan daerah senila 35,89 Triliun.

"Jadi ini yang dihasilkan oleh BPKP secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Dan juga yang disampaikan oleh kepala BPKP adalah bahwa kita harus tetap memberikan manfaat untuk menjawab ekspetasi stakeholder yang sangat meningkat dan sangat berharap banyak kepada BPKP," jelasnya.

Lanjutnya ia menyebutkan ada tiga arahan dari Kepala BPKP, "Pertama, bangun budaya organisasi yang mendorong peningkatan etos kerja. Kedua, pastikan penjaminan mutu optimal dijalankan artinya sebelum laporan itu keluar harus ada penjaminan mutu berjenjang baik juga pengendali teknis hingga kepala perwakilan BPKP. Ketiga, inovasi harus terus dikembangkan semangat dan terus berinovasi," sebutnya.

Lanjutnya lagi, ia menambahkan bahwa "Terus terang BPKP banyak gelombang yang dihadapi oleh BPKP, dulu pernah naik tutun tetapi sampai saat ini dengan kepercayaan yang luar biasa itu yang harus dijaga dan inovasi terus harus dikembangkan. Dan di tahun ini, kita untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi/BPK dari Menpan RB itu yang kita harapkan untuk BPKP secara keseluruhan terutama BPKP perwakilan NTT," tambahnya. 

Lebih lanjut ia membeberkan bahwa, yang menjadi harapan adalah, BPKP akan terus menjadi suar (penerang/pelita) pengawalan akuntabilitas di Indonesia. Dan juga BPKP menjadi organisasi di para pemangku kepentingan dalam mengarungi badai dan gelombang yang dihadapi.

"Artinya kita akan terus mendampingi teman-teman stakeholder, siapapun dia bahkan kita membuka diri untuk teman-teman perwakilan pemerintah daerah maupun provinsi dan mudah-mudahan tahun ini seluruh provinsi di NTT bisa mendapatkan opini WTP secara keseluruhan dan BPKP harus terus menjadi harapan bagi instansi sebagai pemberi solusi atas permasalahan-permasalahan akuntabilitas yang mereka hadapi ditengah semua tantangan yang dihadapi," bebernya. (*SN/Kans**)