Kota So'E. Spektrum-nasional.com || Tim Penasehat Hukum (PH) Nikodemus Manao, Ridwan Tapat Feto, SH dan Dyonosius Opat, SH serta Victor Emanuel Mannait, SH, meminta agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Selatan (TTS) terhadap terdakwa Nikodemus Manao, terkait kasus dugaan penganiyaan (pengeroyokan) terhadap Bernadus Seran (BS), Petugas Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) batal demi hukum. Alasannya, dakwaan JPU Kejari TTS dinilai imaginatif dan hanya berdasarkan hasil keterangan BS, tanpa penyidikan terhadap SPS dan YL serta tanpa menyebutkan ciri dan identitas serta jumlah orang dan peran mereka masing-masing dalam kejadian tersebut.

Demikian disampaikan Anggota Tim PH Niko Manao, Victor Manbait, SH dalam sidang Nota Keberatan/Eksepsi kasus dugaan penganiayaan Petugas Dinas Peternakan Provinsi NTT pada Selasa (23/05/2023) di Pengadilan Negeri Soe.

“Dakwaan JPU hanya didasarkan pada keterangan Saksi Korban (BS) semata. Tidak didasarkan pada hasil penyidikan terhadap SPS dan Yuliana Lete alias YL (istri SPS), warga yang rumahnya didatangi BS (saksi korban, red) pada malam itu (tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, red) untuk menyerahkan Surat Perintah dari Pemprov NTT bagi warga di lokasi hutan Pubabu agar segera meninggalkan lokasi tersebut. JPU juga tidak menguraikan secara jelas identitas, ciri, jumlah orang dan peran setiap orang dalam kasus tersebut. Lalu bagaimana JPU dapat mendakwa Niko Manao dan orang-orang memukul dan menendang BS, jika JPU sendiri tidak mampu menguraikan identitas dan ciri serta peran masing-masing orang bersama Niko Manao dalam kejadian tersebut?,” tulis Victor Manbait.

Menurut Victor, Imajinasi subjektif JPU juga terjadi, oleh karena Daud Selan (DS) yang disebut JPU sebagai saksi yang melihat kejadian BS ditarik keluar Niko Manao Cs tidak pernah di BAP dalam penyidikan. DS tidak pernah bertemu dengan Niko Manao pada hari dan waktu kejadian. DS hanya bertemu dengan BS seorang diri, dan bukan di dalam kerumunan orang sebagaimana diuraikan JPU dalam dakwaanya. Niko Manao tetap di dalam rumah SPS/YL dan tidak pernah menyentuh BS sedikitpun sampai BS keluar dari rumah SPS.

“Jadi, dakwaan JPU Kejari TTS irasional dan subjektif. Dakwaan JPU mengaburkan fakta peristiwa yang sebenarnya dan unsur niat dengan sengaja untuk melakukan kekerasan- pengeroyokan dan penganiayaan terhadap BS. Karena faktanya, Niko Manao datang ke rumah SPS/YL atas permintaan SPS,” tegas Victor. 

Victor Manbait menjelaskan, bahwa dakwaan JPU merupakan hasil imajinasi subyektif, tidak cermat dan tidak tepat. Karena JPU mengatakan, bahwa BS dan rekannya datang mengantarkan surat kepada beberapa warga penerima rumah bantuan Pemprov NTT. Sementara faktanya, rumah yang didatangi korban adalah rumah pribadi SPS/YL, yang dibangun 10 tahun sebelum pembangunan rumah bantuan Pemprov NTT (pada tahun 2020). Rumah SPS sudah ada 10 tahun sebelum pembangunan Rumah Bantuan Pemprov NTT. JPU juga tidak menyatakan secara jelas surat apa yang diantar oleh BS, sehingga ngotot mengantar surat tersebut ke rumah warga, walau telah larut malam dan salah sasaran.

“Dakwaan imajinatif dan irasional dari JPU Kejari TTS tersebut, menyakibatkan Niko Manao menjadi korban kriminalisasi, korban salah tangkap, korban salah Penerapan Pasal Pidana (eror in persona). Hal ini terjadi sebagai akibat tidak sempurnanya penyidikan yang menjadi tatanan penyusunan dakwaan JPU,” tegas Victor lagi. 

Kajari TTS, Sumantri, S.H yang dikonfirmasi wartawan tim media ini melalui Kasipidum Kejari TTS, Santi Efraim, SH melalui pesan WhatssApp/WA pada Kamis (24/05/2023), pukul 14.09 Wita terkait pernyataan PH Niko Manao tersebut, tidak menjawab walau telah melihat dan membaca pesan WA wartawan. Hingga berita ini diturunkan, Santi Efraim belum menjawab. (*SN/Tim**)

Editor: Kans Tse.