Kota Kupang. Spektrum-nasional.com || Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, bersama ketua Lembaga Hukum Masyarakat Adat ''Manekat Amarasi'' dan Lembaga Hukum Adat (LMHA) Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, NTT. Gelar pertemuan bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) NTT, Emilia Nomleni pertemuan tersebut bertempat di ruangan kerjanya.

Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mendengar pendapat dan pengaduan dari masyarakat terkait Penjagaan, Pelestarian, dan Pengawasan Hutan, agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"sejak tahun 2021 ia diberikan mandat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan masyarakat adat untuk menjaga, melestarikan dan mengawasi Tahura agar tidak rusak. Namun, pada bulan maret tahun 2023 kawasan hutan tersebut dirusak oleh beberapa oknum yang saat ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib," hal tersebut di ungkapkan oleh Robertus Tnunnay selaku ketua Lembaga Pemangku Adat Manekat Amarasi. Pada Selasa, (16/05/2023).

Lanjut, Robertus menjelaskan menjelaskan bahwa di Tahun 2021 ia dan beberapa tokoh masyarakat dari beberapa desa setempat melaksanakan Ritual untuk menjaga Hutan. "pada tahun 2021 ia bersama 46 tokoh masyarakat adat dari 9 desa mengangkat sumpah di Kawasan Tahura dengan melakukan ritual adat untuk menjaga hutan Sisimeni Sanam seluas 1.900 Ha dengan luas keseluruhannya 2.400 (Ha) termasuk kawasan Tahura Ir. Herman Yohanes," jelasnya.

Senada dengan hal ini, Semuel M. O. Thunnay selaku ketua MHA kelurahan Buraen juga mengatakan kawasan Tahura tersebut merupakan hutan keramat sebelum pemerintahan Belanda dan Portugis. "sejarah Kawasan Tahura Ir. Herman Yohanes yang sudah dilindungi sebagai hutan keramat sebelum pemerintahan Belanda dan Portugis yang kemudian kawasan tersebut dialihkan kepada pemerintah Indonesia dan dijadikan Kawasan Tahura hingga saat ini," katanya.

Lanjutnya Semuel, menegaskan bahwa "persoalan ini sudah disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur lewat surat tertanggal 21 Maret 2021 dengan nomor : 01/LPA-MA/III/2023. Namun hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar di Kawasan Tahura Ir. Herman Yohanes," Tegas Semuel.

Sementara itu, Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.sos dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa saat ini hutan tutupan di NTT semakin sedikit dikarenakan berbagai aktivitas dan pembalakan liar. "oleh karena itu pemerintah perlu mengambil sikap yang serius untuk menjaga dan melestarikan hutan yang tersisa di pulau Timor tersebut," kata Direktur WALHI NTT.

Lanjutnya bahwa ''saat ini hutan Tahura merupakan kawasan konservasi sekaligus berfungsi sebagai kawasan penelitian karena Tahura memiliki berbagai tanaman endemik yang khas yang hanya tumbuh di pulau Timor. Oleh karena itu, pemerintah dan DPRD perlu untuk melestarikan hutan tersebut dan mengawasinya secara serius dengan melibatkan masyarakat adat,'' jelas Umbu Wulang.

Umbu juga meminta, "pihak DPRD provinsi NTT untuk segera melakukan pertemuan dengan dinas terkait yang mengawasi Kawasan Tahura seperti BPKH provinsi NTT, DLHK kabupaten Kupang yang telah mengeluarkan telaah BPKH wilayah XIV Kupang No. S.74/BPKHTL. XIV/PPKH/PLA.2/2/2023 untuk dilakukan Clean and clearing di Kawasan Hutan," pintanya.

Laporan ini pun langsung ditanggapi oleh ketua DPRD provinsi NTT, Emelia Nomleni menyayangkan kawasan Tahura Ir. Herman Yohanes telah rusak. ''laporan masyarakat ini akan diteruskan kepada Komisi II DPRD provinsi NTT sekaligus mengundang Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) provinsi NTT untuk dimintai keterangan dan menjawab pengaduan masyarakat ini," ujar Emi Nomleni.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi NTT meminta seluruh Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Amarasi Selatan untuk bersama-sama menjaga kawasan Tahura sebagai penyangga keberlangsungan hidup dan ekosistem di pulau Timor. ''Saya sangat berterima kasih kepada tokoh masyarakat hukum adat Manekat Amarasi karena telah menjaga dan melestarikan Tahura Ir. Herman Yohanes” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri oleh Robertus Tnunnay selaku ketua pemangku adat Manekat Amarasi, ketua Lembaga MHA Buraen Semuel Tnunnay, Elmon Neparasi selaku tokoh masyarakat, dan Simon Keo selaku tokoh masyarakat adat kelurahan Burain serta di dampingi oleh seluruh jajaran WALHI NTT. Pertemuan ini membahas terkait Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA). (*SN/KT***

Editor: Kans Tse