Kota Kupang. Spektrum-nasional.com || Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT dinilai ‘menganaktirikan’ kadernya dalam penetapan bakal calon legislative (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT Periode 2024-2029. Sedangkan ‘kutu loncat’ alias kader dari partai lain (yang tidak diakomodir partainya, red) justru ‘dielus’ dan ‘diselundupkan’ dalam daftar bacaleg provinsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 (Kota Kupang, red). Sedangkan kadernya sendiri ‘didepak’ alias ‘ditendang’ dari daftar bacaleg yang didaftarkan ke KPUD NTT.

Demikian diungkapkan salah satu senior PDIP NTT yang merasa sangat prihatin dengan proses pengajuan bacaleg Provinsi dari Dapil NTT 1 saat ditemui wartawan pada Sabtu (13/5/23) di Kota Kupang.

“PDIP ini ‘Partai Kader’ sehingga sangat disesalkan kalau kader partai sendiri ‘didepak’ dan ‘ditendang’ keluar dari daftar bacaleg hanya untuk memasukan ‘kutu loncat’ dari partai lain. Padahal sebagai ‘Partai Kader’ seharusnya DPD PDIP NTT mendahulukan kader partainya dalam pengajuan bacaleg. Bukan sebaliknya malah ‘menganaktirikan’ kadernya sendiri dan ‘menyelundupkan’ kader partai lain,” tandas sumber yang enggan disebutkan namanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan daftar bacaleg yang didaftarkan DPD PDIP NTT ke KPUD NTT untuk Dapil Kota Kupang, ada dua nama yang disebutnya sebagai ‘kutu loncat’ dari partai lain yakni BT (kader partai Golkar, red) dan MVM (Caleg Provinsi No.3 Partai Nasdem Dapil Kota Kupang di Pileg tahun 2019, red).

Sumber yang sudah belasan tahun berkiprah di PDIP ini mengaku sangat heran dengan kebijakan DPD PDIP yang mengakomodir bacaleg ‘kutu loncat’ dan mengorbankan kadernya sendiri. ‘’Mengapa kader partai sendiri ‘ditendang’ dan oknum-oknum yang jelas-jelas adalah kader partai lain yang diakomodir? Ada apa ini? Kepentingan siapa? Ini sangat disesalkan?” kritiknya.

Ia meminta Ketua DPD PDIP NTT, Emi Nomleni untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan DPD sehingga mengakomodir kader dari partai lain dan ‘mendepak’ kader PDIP dari daftar bacaleg yang didaftarkan ke KPUD. “Ibu Ketua DPD harus menjelaskan hal ini secara terbuka agar tidak menimbulkan kekecewaan kader partai. Karena kekecewaan kader PDIP akan berimbas pada perolehan suara dan kursi di legislatif. Ini harus dihindari,” tandasnya.

Menurutnya, jika benar alasan memasukan dua orang ‘kutu loncat’ dari partai lain itu untuk memenuhi porsi caleg berdasarkan agama maka sangat disesalkan. “Saya dapat informasi bahwa ‘penyelundupan’ 2 orang kader dari partai lain itu untuk memenuhi porsi caleg berdasarkan agama. Ini sangat disesalkan karena PDIP ini partai nasionalis. Lalu mengapa menggunakan pertimbangan agama untuk mengeliminir kader sendiri? Apakah ada aturan partai yang menjadi dasar pertimbangannya sehingga ditetapkan porsi 4 P : 2 K di Dapil Kota Kupang? Ini sangat primordial!” tegasnya. 

Ia juga mempertanyakan keistimewaan yang diberikan DPD PDIP NTT terhadap salah satu ‘kutu loncat’ dari partai lain tersebut. “Anehnya, kader sendiri diwajibkan memenuhi persyaratan dan proses pencalegan, tapi mengapa salah satu kader dari partai lain itu diberi keistimewaan dan ‘diselundupkan’ diakhir-akhir proses perekrutan bacaleg (secara internal PDIP NTT, red). Ada kepentingan siapa dibalik itu sehingga kader sendiri ‘ditendang keluar’ dari daftar bacaleg?” ungkapnya.

Ketua DPD PDIP NTT, Emilia J. Nomleni yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp/WA enggan memberikan pernyataan. Ia meminta tim wartawan menghubungi Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) DPD PDIP NTT, Cen Abubakar.

Ketua Bappilu DPD PDIP NTT, Cen Abubakar yang dimintai klarifikasinya melalui telepon WA membantah jika pihaknya mengajukan bacaleg yang merupakan kader partai lain. Hal itu bisa dibuktikan dari penelusuran pihaknya bahwa dua orang yang disebut sebagai kader Partai Golkar dan Kader Partai Nasdem tidak lagi terdaftar sebagai kader partai tersebut.

“Mereka tidak lagi memegang KTA (Kartu Tanda Anggota, red). Kalau mereka masih berani memegang KTA Golkar maupun Nasdem maka mereka tidak bisa didaftarkan sebagai bacaleg (PDIP, red) karena sampai kapan pun system aplikasi di KPU akan menolak. Jadi dipastikan mereka bukan kader partai Nasdem maupun Golkar, tapi saya menyebutnya mantan,” tandas Abubakar.

Menurutnya sesuai system kerja di PDIP, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada DPP PDIP. “Jadi pertama, sesuai system kerja partai ini, kita tidak ada klarifikasi ke siapa pun kecuali ke DPP dan itu sudah kita lakukan,” katanya.

Kedua, lanjut Abubakar, penjaringan dan penyaringan dilakukan dimana bacaleg di tingkat itu berada. “Penjaringan dan penyaringan bacaleg di PDIP dilakukan oleh struktur partai pada tingkatan dimana calon legislatif itu berada. Jadi kalo calon DPRD kabupaten/kota dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh struktur di tingkat itu. Bacaleg provinsi dilakukan oleh struktur partai di provinsi dan bacaleg DPR RI dilakukan oleh struktur pusat. System penjaringan dan penyaringan di PDIP dilakukan sesuai SK 025,” katanya.

Ia menjelaskan, seseorang bacaleg PDIP masih dianggap sebagai kader partai lain jika masih memiliki KTA partai tersebut. “Pertanyaan saya apakah orang yang direkrut itu masih menjadi anggota Nasdem atau Golkar atau tidak? Itu bisa dibuktikan kalau dia memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari partai yang lain. Apakah kemudian saat dia mendaftar di PDIP dia masih menjadi anggota partai Nasdem atau Golkar?” ujar Abubakar.

Menurutnya, di Bappilu DPD PDIP NTT banyak kita temukan ada mantan caleg dari partai lain yang mendaftar di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. “Sebagai Kepala Bappilu saya pelototi (perhatikan, red). Saya tanya apakah dia masih anggota partai lain? Kalau tidak, mari kita buka data. Kita pelototi secara transparansi, apakah dia pernah jadi caleg, berapa perolehan suaranya? Atau dia pernah melakukan apa untuk partai?” jelas Abubakar.

Hal-hal itu menjadi dasar bagi pihaknya dalam proses penjaringan dan penyaringan bacaleg. “Itu dasarnya kita pegang sehingga tidak mudah kita menerima orang untuk mendaftar tanpa mengetahui latar belakang dia. Kan kalau orang mau pindah partai, latar belakangnya baik dan datanya ada, kan tidak masalah? Selama mereka tidak memegang KTA partai lain. Kalau mereka masih pegang KTA partai lain, system di KPUD tidak akan terima,” tandas Abubakar. (*SN/Tim***