Kota Kupang. Spektrum-nasional.com Pendidikan adalah dasar dari majunya seseorang individu, kelompok, organisasi, pemerintahan sampai pada suatu negara. Hal ini adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantah oleh pihak manapun karena tanpa pendidikan kemampuan intelektual seseorang tidak akan pernah berkembang.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang mengupayakan perkembangan sistem pendidikannya,hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah seperti memberikan beasiswa oleh negara, kementrian pendidikan dan pemerintah daerah untuk pelajar yang berprestasi dan kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang dibutuhkan, ada juga upaya pemerintah untuk memastikan setiap pelajar dapat mengenyam bangku pendidikan seperti menggratiskan biaya di beberapa jenjang pendidikan, adapun program-program baru dari kemendikbud ristek untuk semakin mengembangkan kemampuan pelajar seperti MBKM adalah hal yang dirasa mampu memperkaya kemampuan pelajar dalam menguasai berbagai jenis pembelajaran yang ada dengan memanfaatkan teknologi IT sehingga akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan sekaligus dapat menjadi sarana untuk memastikan pelajar Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dunia yang selalu berubah dari masa ke masa.

Setiap tindakan pemerintah Indonesia pastinya telah melalui berbagai pertimbangan sehingga dapat di implementasikan dengan baik untuk pendidikan yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara ini yang tentunya tidak bertentangan dengan ideologi bangsa dan juga aturan-aturan yang ada.

Namun Hari ini bangsa ini dikejutkan dengan hadirnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin provinsi yang menempati posisi ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia, "Nusa Tenggara Timur" masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan Gubernur NTT tentang "sekolah jam 05.00 pagi", hal ini tentunya menimbulkan berbagai macam pertanyaan terkait dengan dasar kebijakan tersebut apalagi dengan pernyataan beliau kepada media yang dirasa tidak memberikan penjelasan apapun mengenai kebijakan ini.

Dilain sisi kebijakan ini tidak memiliki dasar dan tujuan yang jelas dinilai dari pandangan umum, pandangan akademik maupun dari pandangan hukum. Secara pandangan umum selama sekolah jam lima pagi akan menyulitkan orang tua dan siswa, orang tua harus berupaya bangun pagi untukmenyiapkan kebutuhan anaknya, sedangkan pelajar yang sudah terbiasa bangun jam 6 dan bahkan jam 6.30 akan kesulitan untuk bangun lebih cepat, disisi lain pelajar yang menggunakan kendaraan umum ke sekolah akan kesulitan karena belum ada kendaraan umum yang jalan.

Dalam pandangan akademik, apakah kemampuan akademik seorang pelajar dilihat dari seberapa cepat dia datang kesekolah atau seberapa cepat pembelajaran itu dimulai?, lalu seberapa efektif sekolah jam 5 pagi bagi pelajar?, kemudian adakah landasan teoritis yang mendukung kebijakan ini?, Dan kurikulum apakah yang digunakan untuk mendukung jalannya kebijakan ini?.

Melihat pada keadaan psikis pelajar ketika dipaksa untuk dapat fokus dengan pelajaran yang disampaikan pada jam 5 pagi hal ini menjadi keadaan yang akan menekan psikis dari pelajar dan akan menjadi hal pasti yang mengganggu pembelajaran dan perkembangan kognitif pelajar.

Banyak akademisi yang ikut menentang kebijakan ini karena memang dirasa tidak memiliki korelasi yang jelas dengan pendidikan itu sendiri. Dalam pandangan hukum kebijakan ini seolah-olah mengabaikan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal ayat 1-9, pasal 2, pasal 3, bab 3 pasal 4 ayat 1-6, Bahkan pada Bab 4 pasal 11 ayat 1 dan 2 pada UU ini telah menjelaskan peran pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan kelangsungan pendidikan nampaknya tidak dipertimbangkan sedikitpun saat kebijakan ini dibuat. UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 65 ayat 1 poin A, B dan G yang berisi tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakilnya pun dengan jelas menunjukkan adanya penyelewengan dalam menjalankan tugas dengan adanya kebijakan ini.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada sudah menjadi hal pasti bahwa kebijakan ini adalah hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pandangan lain, opini bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk menutupi kasus dugaan korupsi dengan aktor utama Gubernur NTT nampaknya mulai mengerucut dan memberatkan beliau hingga pada titik menghasilkan pengalihan isu yang seperti ini, Daripada membuat kegaduhan lebih baik selesaikan masalah yang ada.

Indonesia adalah negara yang besar, berbagai upaya dilakukan untuk memajukan bangsa ini termasuk lewat pengembangan sistem pendidikan untuk melahirkan kaum intelektual yang berkualitas untuk mendorong bangsa ini semakin maju ke depan. Pada Tahun 2021 worldtop20.org merilis urutan peringkat pendidikan di seluruh dunia, dari 203 negara yang dimasukkan dalam penilaian Indonesia menempati posisi 54, posisi yang dapat dibilang cukup baik bagi sistem pendidikan indonesia saat itu.

Namun dalam 2 tahun terakhir nampaknya kualitas pendidikan di Indonesia mulai menurun karena pada tahun 2022 dan 2023 indonesia hanya dapat berada di posisi 67. Mundur 13 langkah kebelakang dimata dunia sepertinya tidak menjadi alasan yang kuat untuk Negara ini lebih memperhatikan generasi penerus bangsanya dan justru masih ada orang yang dibiarkan untuk merusak pendidikan di NKRI dan bumi pertiwi tercinta ini.

Ditulis oleh : Koordinator Bidang Pendidikan & Ekonomi BEMNUS NTT : Roni Yerison Pa Lado